TANYA-JAWAB, AQIDAH, FIQH, Uncategorized — July 23, 2018 at 08:27

Politik dalam Islam Termasuk urusan Aqidah atau Fiqih ?

by
Politik dalam Islam Termasuk urusan Aqidah atau Fiqih ?

Islam adalah sebuah jalan hidup, adalah sebuah ideologi, maka Islam mengurusi semua aspek kehidupan, termasuk urusan politik. Islam tidak akan pernah bisa jauh dari politik, yang tentu politik Islam…

Islamkafah.com – Aspek politik dari Islam berasal dari Qur’an, dan Sunnah , sejarah Muslim, dan elemen gerakan politik baik di dalam ataupun di luar Islam.

Konsep politik  dalam Islam antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi, yang disebut sebagai Khalifah, pentingnya mengikuti hukum Syariah; kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan dewan Syura dalam memerintah negara; dan kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil.

Perubahan luar biasa terjadi di Dunia Islam, ketika Kekalifahan Utsmanniyah Turki runtuh dan dibubarkan pada 1924. Selama abad ke-19 dan ke-20, tema umum dalam politik Islam adalah perlawanan terhadap imperialisme Barat, dan penerapan hukum syariah dengan cara apapun, baik secara demokratis maupun secara perjuangan militer.

Asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad. Pada 622 M, sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya, Nabi Muhammad diundang untuk memimpin kota Medinah. Pada saat itu dua kaum yang menguasai kot yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj, berselisih. Warga Medinah menganggap Nabi Muhammad sebagai orang luar yang netral, adil, dan imparsial, diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Medinah, di mana Nabi Muhammad menyusun Piagam Madinah. Dokumen ini mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin kota sekaligus mengakuinya sebagai rasul Allah. Hukum yang diterapkan Nabi Muhammad pada saat berkuasa berdasarkan Quran dan Sunnah (perilaku yang dicontohkan Nabi Muhammad), yang kemudian disebut kaum Muslim sebagai Syariah atau hukum Islam, yang kini ingin ditegakkan oleh gerakan Islam hingga kini. Nabi Muhammad mendapatkan banyak pengikut dan membentuk tentara. Pengaruhnya kemudian meluas dan menaklukkan kota asalnya Mekkah, dan kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab berkat kombinasi diplomasi dan penaklukan militer.

Kini, banyak gerakan Islamisme atau Partai Islam tumbuh di kebanyakan negara Demokrasi Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Banyak pula kelompok Islam militan yang beroperasi di beberapa bagian dunia. Istilah kontroversial Islam fundamentalis juga disebutkan oleh beberapa non-Muslim untuk menggambarkan aspirasi keagamaan dan politik dari kelompok Islam militan. Kini, istilah demokrasi Islam dan fundamentalisme Islam, kerap tercampur aduk dalam beraneka ragam kelompok yang mengatasnamakan Islam dan memperjuangkan gerakan Islam, yang masing-masing memiliki sejarah, ideologi, dan konteks yang beraneka ragam pula.

Sejatinya Islam dan politik tidaklah dapat dipisahkan. Islam adalah satu satunya agama yang mempunyai pengaturan dalam kehidupan untuk manusia. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah manusia kepada penciptanya, tapi dia mengatur urusan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya.
Islam adalah agama yang mempunyai solusi bagi permasalahan manusia. Dia tidak melulu mengurusi masalah akhirat, tapi dia memberikan arahan dan tatacara manusia menjalankan kehidupannya agar sesuai dengan aturan sang pencipta se agai bekal untuk akhiratnya.
Oleh karena Islam adalah sebuah jalan hidup, adalah sebuah ideologi, maka Islam mengurusi semua aspek kehidupan, termasuk urusan politik. Islam tidak akan pernag bisa jauh dari politik, yang tentu politik Islam.
Dalam bahasa arab, politik dikenal dengan assiyasah yang berarti mengurus. Karena Islam bukan hanyaagama ritual,  tetapi aturan hidu maka politik dalam Islam adalah dalam konteks mengurusi urusan umat. Baik dalam pemerintahan,  pengaturan kepemilikan, kesejahteraan umat dan lain lain.
Maka dalam Islam, al hukkam atau penguasa adalah pihak yang bertanggung jawab dalam urusan umat, dalam pengaturannya hingga kesejahteraannya. Penguasa akan senantiasa melayani rakyat dan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara’.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.(Al Baqarah : 30)

Ayat di atas mengisyaratkan tentang pengangkatan manusia sebaga khalifah d muka bumi. Tentunya ada syarat dalam mengangkat manusia untuk jadi pemimpin, sebagai kita ketahui bersama islam melarang mengankat pemimpin selain dari ummat muslim (Orang Kafir), dan yang berhaq menjadi pemimpin haruslah orang yang ahli agama bukan hanya ahli urusan dunia saja.

Setelah Nbai Muhammad wafat Abu Bakr menggantikan posisi Nabi muhammad sebagai Khalifah atau Amirul Mukminin, dan kita tahu bahwa Abu Bakr merupakan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad, artinya yang berhak menjadi pemimpin adalah manusia terbaik yang ada yang memiliki ilmu agama yang paling tinggi.

Politik dalam islam merupakan urusan aqidah yang mana didalam ajaran Islam ada yang disebut dengan Syariat dan itu bisa dilaksanakan secara totalitas jika dalam bentuk sebuah kekuasaan, kita tahu bahwa ada hukum pidana di dalam islam contohnya mencuri dihukum dengan potong tangan, mabuk dihukum dengan dicambuk, hukum pidana ini tidak akan berjalan baik jika bukan dalam bentuk kekuasaan.

Masalah kekuasaan merupakan urusan Keyakinan atau Aqidah namun cara mendaptkan kekuasaan itu sendiri menjadi urusan fiqih, islam mutlak haru memilik sebuah kekuasaan agar dapat menjalankan syariat secara tolalitas, namun cara mewujudkannya itu menjadi urusan fiqih atau pemahaman, ada yang memahami bahwa perjuangan islam harus menggunakan militer ada yang memahami perjuangan islam tidak perlu menggunakan militer seperti melalui jalur partai politik islam, melalui jalur dakwah atau diplomasi terhadap penguasa. dan lainnya.

Jadi pada intinya adalah Islam wajib berkuasa agar dapat melaksanakan syariat secara kafah terutama masalah hukum pidana serta hubungan antara kaum muslimin dan kaum kuffar, lalu cara untuk mewujudkan islam yang berkuasa itu urusan pemahaman masing-masing individu atau kelompok, selama cara itu tidak bertentangan dengan syariat islam maka cara tersebut boleh dilakukan, dan tugas kita adalah mengetahui bagaimana cara yang dianjurkan dan cara yang dilarang agar perjuangan kita menegakkan syariat islam mendapat ridho dan berkah dari Allah azza wa jalla. (Abd.N)

%d bloggers like this: